calendar_todayKamis, 24 Oktober 2024 • 09:42 WIB
public|
feedUI Hub
Politik & KebijakanINVESTIGASI

Polemik Klausul Investigasi Jurnalistik dalam Rancangan Regulasi Penyiaran Nasional

Dewan Pers bersama koalisi masyarakat sipil mendesak penghapusan pasal-pasal bermasalah yang berpotensi membatasi kerja investigasi jurnalisme televisi dan platform digital.

Siti Rahmawati
Siti Rahmawati•Wartawan Parlemen
schedule6 mnt baca
|
Gedung DPR RI Senayan JakartaGedung Parlemen Senayan
Pembahasan harmonisasi rancangan perundang-undangan di Komisi I DPR RI.Foto: Antara / Hafidz

Perdebatan mengenai independensi liputan investigasi kembali mencuat menyusul draf revisi undang-undang penyiaran yang memuat pembatasan penayangan laporan jurnalistik investigatif.

Dewan Pers menegaskan bahwa mandat UU Pers No. 40 Tahun 1999 merupakan lex specialis yang menjamin perlindungan publik atas informasi yang diverifikasi secara independen.

Siti Rahmawati
Siti Rahmawativerified
Wartawan Parlemen

Jurnalis anggota Dewan Pers dengan spesialisasi peliputan investigatif berintegritas dan terverifikasi faktual.

Diskusi Pembaca (2)

Dimoderasi sesuai Pedoman Komunitas
Darmawan Saputra2 jam lalu

Langkah terpadu insentif DHE ini sangat ditunggu industri manufaktur agar beban kurs tidak mendongkrak biaya logistik.

Melati Anggraini3 jam lalu

Semoga stabilitas di bawah Rp15.500 bisa terjaga sampai akhir tahun agar daya beli kelas menengah pulih.